Mengapa Pemerintah Yaman Membiarkan Hadramaut Jadi Rebutan Politik Kekuasaan?
Usai Presiden Mansour Hadi mengundurkan diri dan diganti dengan dewan kepresidenan (PLC) yang diketuai Rashad Al Alimi, Hadramaut yang kaya migas menjadi rebutan politik kekuasaan.
Rebutan itu khususnya terjadi antara pasukan pemerintah dengan pasukan separatis Yaman atau STC yang uniknya keduanya merupakan bagian dari PLC.
Untuk kota Mukalla dan daerah kaya minyak di Hadramaut, pasukan STC dukungan Uni Emirat Arab telah melakukan pengambilalihan secara militer dan gubernur Hadramaut telah diganti menjadi sosok yang pro STC.
Lalu mengapa wilayah lembah Hadramaut terkesan dibiarkan terjadi tarik menarik di antara warganya oleh pemerintah?
Berbagai alasannya adalah;
1. Mengingat pemerintahan Yaman yang sah masih belum solid, situasi tarik menarik antara pasukan pemerintah dan STC sulit terhindarkan khususnya saat gubernur Hadramaut diganti termasuk asisten deputi yang menjadi wakil pemerintah di lembah Hadramaut.
2. STC tidak tertarik melakukan pendudukan ke lembah Hadramaut mengingat penolakan dari warganya dan daerah tersebut tidak strategis dari segi SDA.
3. Adalah sebuah fakta bahwa Hadramaut pernah berdiri sendiri di bawah penjajahan Inggris dan posisinya sama dengan Federasi Arabia Selatan yang berpusat di Aden. Paska Inggris hengkang, kelompok komunis kemudian memasukkan Hadramaut dalam negara baru Yaman Selatan sebelum akhirnya unifikasi dengan Yaman Utara.
4. Jalan tengah dari tarik menarik tersebut adalah dengan menggelar referendum. Namun sulit bagi pemerintah yang belum solid menggelar referendum di Wadi Hadramaut untuk menentukan apakah akan memilih sebagai provinsi di bawah pemerintah atau di bawah STC Yaman.
5. Karena menjadi bagian dari PLC, pemerintah sepertinya tidak keberatan apakah Lembah Hadramaut akan berada di bawah STC atau tidak karena beban pemerintah justru akan berkurang karena anggaran pembangunan nasional akan ditanggung anggaran STC yang didukung UAE.
Pemerintah akan fokus membagun dua provinsi yang masih di bawah kendali pemerintah seperti Mahra dan Marib yang kini menjadi ibukota de facto setelah Sanaa dikuasai Houthi dan Aden dikuasai STC.
6. Mengingat adanya tuntutan berdirinya kembali negara-negara, emirat maupun kesultanan di Hadramaut seperti Negara Al Katiri, Kesultanan Al Quaiti, Kesultanan Tarim dan lain sebagainya, pemerintah sebenarnya tidak punya beban karena dalam konsep negara federasi Yaman yang dibuat pada 2014, justru membuka ruang berdirinya negara bagian di enam wilayah yang sudah ditentukan termasuk Hadramaut.
7. Untuk kasus lebih ekstrem, kemungkinan pemerintah akan membiarkan STC menguasai Lembah Hadramaut secara militer sehingga pasukan pemerintah bisa lebih fokus membendung Houti di utara selain sesekali melakukan operasi anti terorisme untuk memberantas Al Qaeda dan ISIS.
8. Strategi yang dibuat pemerintah Yaman ini mirip pemerintaha Suriah di Damaskus yang membiarkan adanya tiga pemerintahan tandingan seperti penyelamat (SG) di Idlib, pemerintahan interim (SIG) di Azaz dan sekitarnya dan pemerintahan SDC/SDF Qasad di Timur Suriah.
Untuk SG dan SIG akan sukit mendapat pengakuan internasional dan wilayahnya hanya kamp-kamp pengungsian.
Dengan tidak berusaha merebut wilayah tersebyt, Assad terhindar dari tanggung jawab pengurus pengungsi dan terus melakukan pembangunan di wilayah yang masih dkuasainya. Dan itu tanpa adanya rekonsiliasi yang bisa mengakibatkan pembiayaan besar untuk merepatriasi para pengungsi.
Tidak ada komentar